Arti Definisi / Pengertian Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)
Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka
mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan
mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip
dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun
kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja
pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran
pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas
jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi.
Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat
dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya
kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan
output industri secara umum.
Kebijakan Fiskal Belum Optimal
Hasil riset lembaga kajian Institute for Development and Economic
Finance/Indef menyatakan pemerintah harus melaksanakan kebijakan fiskal
yang lebih optimal sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kajian yang diterima Rabu (20/6) menyebutkan, sejumlah agenda yang harus dilaksanakan pemerintah. Agenda pertama adalah pemerintah wajib tidak hanya sekedar meningkatkan penyerapan anggaran belanja negara, namun juga mendorong mutu investasi belanja tersebut.
Pada APBN-Perubahan 2012, tercatat ada peningkatan belanja modal dari sebelumnya 140,92 triliun rupiah menjadi 151,97 triliun rupiah, namun belanja tersebut lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti pembangunan gedung pemerintah.
"Belanja modal memang harus bertambah dari waktu ke waktu, tapi juga mesti dipastikan keberadaannya harus sejalan dengan prioritas pembangunan," kata Pengamat Ekonomi Indef Enny Sri Hartati.
Agenda lainnya adalah penyelesaian persoalan pengangguran yang masih semu karena walaupun angka pengangguran terbuka turun namun jumlah pekerja sektor informal terus bertambah.
"Kenaikan jumlah pekerja pada sektor informal itu justru menunjukkan bahwa upaya penanganan pengangguran tidak lagi dikerjakan pemerintah, tetapi lebih sebagai inisiatif masyarakat sendiri," sebut laporan itu.
Selain itu, masih ada persoalan lain seperti rendahnya upah yang diterima tenaga kerja formal atau buruh.
Beban Subsidi
Pemerintah juga harus menjaga stabilitas anggaran dari tekanan fiskal, terutama akibat membengkaknya beban subsidi energi serta menumpuknya beban utang. Untuk itu, alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran perlu dilakukan dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk beralih kepada sumber energi lain dengan harga terjangkau.
"Pemerintah harus memulai dan secara konsisten mendorong penggunaan energi alternatif selain BBM," sebutnya.
Indef menyarankan pemerintah mulai mengurangi subsidi BBM namun tidak boleh dilepas kepada mekanisme harga pasar (internasional) karena subsidi masih diperlukan oleh sektor transportasi dan rumah tangga.
Amanat untuk mengurangi utang pemerintah, pada prinsipnya juga merupakan suatu kewajiban yang harus segera dilakukan.
Indef mencatat pengelolaan utang belum dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk memacu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Buktinya perekonomian masih minim dalam menciptakan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan," sebutnya.
Indef menyarankan agar strategi kebijakan dengan memperbesar utang dihindarkan, mengingat besarnya alokasi cicilan utang dan belum optimalnya penyerapan anggaran.
Menurut kajian tersebut, utang yang meningkat di tengah ketidakstabilan perekonomian global akan membuat tekanan terhadap anggaran makin meningkat.
"Utang bukan solusi untuk meredam tekanan fiskal saat ini. Justru utang berpotensi mengurangi kredibilitas kebijakan pemerintah di mata publik," tutup laporan itu.fia/E-9
Dalam kajian yang diterima Rabu (20/6) menyebutkan, sejumlah agenda yang harus dilaksanakan pemerintah. Agenda pertama adalah pemerintah wajib tidak hanya sekedar meningkatkan penyerapan anggaran belanja negara, namun juga mendorong mutu investasi belanja tersebut.
Pada APBN-Perubahan 2012, tercatat ada peningkatan belanja modal dari sebelumnya 140,92 triliun rupiah menjadi 151,97 triliun rupiah, namun belanja tersebut lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti pembangunan gedung pemerintah.
"Belanja modal memang harus bertambah dari waktu ke waktu, tapi juga mesti dipastikan keberadaannya harus sejalan dengan prioritas pembangunan," kata Pengamat Ekonomi Indef Enny Sri Hartati.
Agenda lainnya adalah penyelesaian persoalan pengangguran yang masih semu karena walaupun angka pengangguran terbuka turun namun jumlah pekerja sektor informal terus bertambah.
"Kenaikan jumlah pekerja pada sektor informal itu justru menunjukkan bahwa upaya penanganan pengangguran tidak lagi dikerjakan pemerintah, tetapi lebih sebagai inisiatif masyarakat sendiri," sebut laporan itu.
Selain itu, masih ada persoalan lain seperti rendahnya upah yang diterima tenaga kerja formal atau buruh.
Beban Subsidi
Pemerintah juga harus menjaga stabilitas anggaran dari tekanan fiskal, terutama akibat membengkaknya beban subsidi energi serta menumpuknya beban utang. Untuk itu, alokasi subsidi yang lebih tepat sasaran perlu dilakukan dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk beralih kepada sumber energi lain dengan harga terjangkau.
"Pemerintah harus memulai dan secara konsisten mendorong penggunaan energi alternatif selain BBM," sebutnya.
Indef menyarankan pemerintah mulai mengurangi subsidi BBM namun tidak boleh dilepas kepada mekanisme harga pasar (internasional) karena subsidi masih diperlukan oleh sektor transportasi dan rumah tangga.
Amanat untuk mengurangi utang pemerintah, pada prinsipnya juga merupakan suatu kewajiban yang harus segera dilakukan.
Indef mencatat pengelolaan utang belum dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk memacu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Buktinya perekonomian masih minim dalam menciptakan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan," sebutnya.
Indef menyarankan agar strategi kebijakan dengan memperbesar utang dihindarkan, mengingat besarnya alokasi cicilan utang dan belum optimalnya penyerapan anggaran.
Menurut kajian tersebut, utang yang meningkat di tengah ketidakstabilan perekonomian global akan membuat tekanan terhadap anggaran makin meningkat.
"Utang bukan solusi untuk meredam tekanan fiskal saat ini. Justru utang berpotensi mengurangi kredibilitas kebijakan pemerintah di mata publik," tutup laporan itu.fia/E-9
Sumber: http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya
http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/93826
Tidak ada komentar:
Posting Komentar