Ketenagakerjaan dan pengangguran di indonesia

Pengangguran dan Kesempatan Kerja merupakan dua hal yang tidak dibahas secara insentif pada masa krisis sekaran ini. Padahal, masalah ini sangat penting karena menyangkut hampir semua warga masyarakat, dan mempunyai dampak sosial-ekonomi yang krusial jika tidak dipecahkan secara krusial. Persoalan yang paling mendasar dalam ekonomi ini menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah daerah.

Kondisi Pengangguran

            Pada bulan April 1999 pemerintah mengumumkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mencapai 5 juta orang.  Pada massa sebelum krisis, khususnya tahun 1996, tingkat penggaguran terbuka mencapai tidak kurang dari 4,9 persen atau sekitar 4,4 juta orang. Hampir seluruh sektor dan kegiatan ekonomi mengalami kontraksi, kecuali sektor pertanian, yang secara langsung menyebabkan pengangguran.

            Yang paling parah adalah sektor bangunan, di mana pada tahun 1998 silam tumbuh sekitar -30 persen (negatif). Sektor keuangan juga tidak kalah tingkat kontraksinya terutama karena banyak bank mengalami kebangkrutan akibat krisis utang luar negeri, dan banyak memberi kredit pada sektor yang spekulatif. Belum lagi angka pengangguran dari angkatan kerja baru, yang tidak bisa memasuki pekerjaan karena kondisi krisis dan stagnasi berbagai kegiatan ekonomi. Jumlah angkatan kerja baru tersebut setiap tahun diperkirakan mencapai 2,7 orang.

Kebijakan dan Program

Karena itu, masalah pengangguran ini bersifat krusial, yang terasa bagi masyarakat dan pemerintah sampai heirarki yang paling bawah (kecamatan dan desa). Kebijakan untuk mengatasi pengangguran harus bersifat utama, yang secara pararel dilaksanakan sejalan dengan proses pemulihan itu sendiri. Pada tingkat pusat, kebijakan jaring pengaman sosial perlu mencakup program untuk memerangi pengangguran ini. Artinya, sektor – sektor ekonomi rakyat dapat dibangun kembali dengan bersandarkan pada pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah.

            Di negara industri pada awal pertumbuhannya, upaya memerangi pengangguran juga dimotori oleh pemerintah dengan cara membangun jaringan jalan yang panjang, bendungan dan kegiatan produktif lainnya yang berdampak luas terhadap penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif untuk program – program ini dengan sumber dana dari pajak daerah, sumbangan pusat, atau inisiatif baru menjual obligasi daerah. Pada tingkat desa, usaha – usaha yang sama dapat dilakukan melalui kelembagaan lokal. Di Bali dikenal Subak, memperkuat Kelembagaan Nagari di Sumatra Barata tau menhidupkan lumbung desa di Jawa, yang basisnya pertanian. Lembaga – lembaga tersebut mulai berguguran setelah modernisasi ekonomi yang tidak ramah menghilangkan peranannya bagi perekonomian desa. Alasan klasiknya adalah inefisiensi. Faktor mendasar dari upaya pemecahan persoalan pengangguran dan penciptaan kesempatan kerja juga terletak pada kelemahan kelembagaan pada tingkat Pemerintah Daerah.

Analisis

            Berdasarkan resume atau kesimpulan di atas maka kelompok kami memberikan análisis sebagai berikut : bahwa masalah tenaga kerja dan pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah, hal ini dapat terlihat dari jumlah angka pengangguran pada bulan april 1999 yang mencapai tidak kurang dari 13 juta orang.sedangkan sebelum pada masa crisis pada tahun 1996 angka pengangguran mencapai 4,4 juta orang. Yang paling parah terjadi pada sektor bangunan di mana pada tahun 1998 tumbuh sekitar – 30 persen. Sektor keuangan juga tidak kalah parahnya terutama karena banyak bank mengalami kebangkrutan akibat krisis utang luar negeri dan banyak memberi kredit pada sektor yang spekulatif. Jadi penambahan angka pengangguran diakibatkan dari dua aspek, yaitu: angkatan kerja baru yang tidak bisa bekerja dan pekerja yang terlampar dari pekerjaanya akibat crisis dan kebangkrutan dunia usaha.

            Adapun kebijakan dan program yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran harus dilaksanakan sejalan dengan proses pemilihan itu sendiri. Adapun kebijakan dan program pemerintah adalah:

1. Kebijakan jaring pengaman sosial perlu untuk mengatasi pengangguran ini. Jadi sector-sektor ekonomi rakyat dapat di bangun kembali dengan bersandar pada APBN dan APBD untuk dapat menghidupkan denyut nadi ekonomi rakyat agar partisipasi ekonomi dapat lebih luas.
2. Membangun jaringan jalan yang panjang, bendungan, dan kegiatan produktif lainnya yang berdampak kepada penyerapan tenaga kerja pola ini dapat ditiru pemerintah untuk pembangunan infrastruktur produksi di pedesaan, baik untuk jaringan irigasi kecil, pasar-pasar tradisional, jalan-jalan pedesaan.
3. Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan: Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.